CIVILIANS.ID | JANTHO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Besar melakukan rapat koordinasi monitoring, evaluasi, verifikasi dan validasi pemutakhiran data Percepatan Pensasaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di aula Bappeda Aceh Besar, Kota Jantho, Kamis (3/10/2024).
Rakor tersebut diikuti oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dari Kecamatan serta utusan lintas sektor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang merupakan petugas verifikator dan validator pemutakhiran data P3KE Kabupaten Aceh Besar.
Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM yang diwakili Asisten II Sekdakab HM Ali SSos MSi dalam sambutan mengingatkan bahwa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Sesuai arahan Bapak Presiden RI pada rapat terbatas tentang strategi penanggulangan kemiskinan ekstrim pada 4 Maret 2020 dan 21 Juli 2022 lalu. Bahwa agar segera dilakukan percepatan penghapusan dari 4% pada tahun 2021 menjadi 0% di tahun 2024 ini,” katanya.
Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati S.Pd MSi mengatakan hingga tahun 2023 lalu tingkat kemiskinan ekstrim masih berada pada 2,75%, sehingga perlu upaya lebih lanjut dan lebih kuat untuk berusaha menghapus kemiskinan ekstrem tersebut menjadi 0%.
Kepala Bappeda juga berharap kedepan harus diupayakan penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan tepat guna, harus bersifat pemberdayaan dan tidak lagi bersifat bantuan langsung.
“Untuk itu kami akan mendorong dikeluarkannya Peraturan Bupati terkait penggunaan dana desa untuk pemberdayaan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sesuai dengan potensi daerah masing-masing,” imbuhnya.[c]
