Id
Pulau Kabaena di Ambang Kiamat Lingkungan
Penambangan nikel menjadi ancaman nyata bagi warga dan lingkungan.
11 May 2025
Pulau Kabaena di Ambang Kiamat Lingkungan
Penambangan nikel menjadi ancaman nyata bagi warga dan lingkungan.
WALHI Aceh Minta Pemerintah Selesaikan Sengketa Lahan Antara Warga dengan PT ASN
DPD RI Dorong Percepatan Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat
Berharap RUU Masyarakat Hukum Adat/Perlindungan Hak Masyarakat Adat segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang pada tahun ini.
Category: Masyarakat Adat
Id
DPD RI Dorong Percepatan Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat
Berharap RUU Masyarakat Hukum Adat/Perlindungan Hak Masyarakat Adat segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang pada tahun ini.
29 April 2025
Id
Warga Tagih Komitmen Pemerintah Atasi Konflik Satwa di Aceh
“Dulu kami bisa berbagi wilayah. Manusia cari makan di kebun, gajah cari makan di hutan. Dan ada aturan adat terhadap warga yang hendak masuk hutan,
7 February 2025
Id
KSLHA Tagih Komitmen Indonesia di Forum COP16
Masyarakat Adat Pining menolak keras segala macam bentuk kegiatan eksploitasi yang dapat mengancam keberadaan hutan Pining.
25 November 2024
Id
Dukung Pendaftaran Tanah Ulayat, Pemkab Aceh Besar Terima Penghargaan Menteri ATR/BPN
CIVILIANS.ID | JANTHO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar kembali menerima penghargaan nasional atas dukungannya dalam pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Aceh Besar. Langkah ini
10 October 2024
Id
Konflik Lahan di Teupin Raya Memanas
“Tindakan sewenang-wenang ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan melawan, walau nyawa taruhannya.”
10 October 2024
Masyarakat Adat
Warga Tolak Perpanjangan Izin PT Bumi Flora dan Peralihan HGU PT Dwi Kencana Semesta
“Warga berharap pemerintah mengambil sikap dan tindakan yang melayani masyarakat, bukan malah melayani investor yang melakukan perampasan lahan dan perusakan hutan.”
17 July 2024
Masyarakat Adat
Merebut Kembali Kedaulatan Mukim yang Dirampas Negara
“Kewenangan Pemerintah Mukim khususnya terkait hak politik dan hak ulayat masih dikebiri untuk mengamankan kepentingan penguasa.”
10 June 2024