Civilians.id | JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menentang keputusan DPR yang memberikan persetujuan untuk menaikan anggaran Polri sebesar Rp63,7 triliun, dengan rincian: Belanja Pegawai Rp64,9 triliun (naik Rp5,5 triliun atau 9,32%), Belanja Barang Rp47,6 triliun (naik Rp13,5 triliun atau 39,74%), dan Belanja Modal Rp60,8 triliun (naik Rp27,7 triliun atau 83,89%).
Alasan penolakan terhadap keputusan DPR ini karena beberapa alasan: Pertama, DPR tidak memiliki justifikasi yang jelas dan informatif mengenai keputusannya menaikan anggaran di tengah kinerja Polri yang buruk.
Kedua, permintaan anggaran yang dominan ada pada belanja barang dan belanja modal. Patut diketahui bahwa belanja barang dan modal masuk dalam mekanisme pengadaan. Sementara, berdasarkan hasil pemantauan ICW, pengadaan barang jasa merupakan sektor yang rentan dikorupsi.
Terlebih, hingga saat ini Polri tidak pernah patuh untuk menyediakan informasi berkaitan dengan Laporan Kinerja setiap tahunnya dan informasi berkaitan dengan pengadaan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
“Dengan besarnya anggaran untuk pengadaan dan minimnya transparansi serta akuntabilitas, maka potensi korupsinya akan semakin besar,” demikian rilis pernyataan ICW yang diterima Senin (14/7/2025).
Alasan lainnya, melonjaknya anggaran Polri untuk belanja modal sekitar 83 persen patut diduga untuk melaksanakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi berkaitan dengan MBG di setiap Polda.
Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian tidak memiliki tugas dan kewenangan berkaitan dengan hal tersebut.
Di lain sisi, tugas dan kewenangan utama untuk memelihara dan menjaga ketertiban yang dilakukan oleh Polri mendapatkan sentimen negatif sebesar 46 persen berdasarkan data yang dirilis oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Desember 2024 lalu.
Alih-alih meminta tambahan anggaran, seharusnya Polri memperbaiki kinerjanya dengan anggaran yang besar dibandingkan dengan institusi lain.
Berdasarkan catatan ICW, pada 2025, Polri menjadi merupakan lembaga negara kedua yang mendapatkan anggaran hingga sebesar Rp126 triliun. Oleh sebab itu, ICW mendesak agar:
- DPR melakukan evaluasi terhadap kinerja Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- DPR memberikan justifikasi dan menjelaskan mengenai kinerja Polri yang susah diakses oleh publik
- Polri harus melakukan evaluasi terhadap kinerjanya yang selama ini mendapatkan kritik dan sentimen negatif dari publik sebelum meminta kenaikan anggaran.[c]
